Lombok Tengah-NTB. BARBARETO – Euforia perhelatan politik sudah usai di Kabupaten Lombok Tengah. Saatnya mulai berbenah dan merajut pembangunan daerah. Tak di pungkiri ketika selesai kontestasi politik, bongkar pasang pejabat birokrat akan lakukan.
Antara pejabat yang di pertahankan karena telah berkinerja yang baik. Atau pejabat yang tersisihkan karena kurang kompeten dalam bekerja. Pasalnya pejabat-pejabat tersebut nantinya harus bisa melayani masyarakat dan bekerja dengan maksimal.
“Konsepnya yaitu mereka (pejabat birokrasi – red) harus di paksa kerja dan berkinerja,” kata H. M. Nursiah Wakil Bupati Terpilih Lombok Tengah. Pada saat di temui barbareto.com di kediamannya, Selasa 2 Februari 2021.
Rasa optimistis ke depannya di era kepemerintahan H. L. Pathul Bahri dan H. M. Nursiah (Maiq Meres) mulai di rajut saat ini. Sebab hal yang paling utama nantinya selain pembangunan infrastruktur daerah. Yaitu dengan memantapkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari pejabat yang akan bekerja.
“Kalau kemarin Dinas-dinas itu bekerja dengan transmisi satu. Maka ke depan di era kami, Dinas-dinas itu harus bekerja dengan transmisi lima,” istilahnya ketika nanti kami sudah resmi di lantik.
Secara keseluruhan kata H. M. Nursiah, para pejabat birokrat di Lombok Tengah telah di fahaminya. Baik dari segi jumlah ataupun dari segi kualitas kerja.
Profesionalisme dan kualitas kerja nantinya akan menjadi faktor utama di era kepemerintahannya. Mengingat warga Loteng juga pasti membutuhkan pelayan yang cekatan dan maksimal dalam bekerja.
“Yang jelas fokus kami ke depan yaitu pembangunan infrasturktur secara merata. Pengembangan UMKM dan pembinaan potensi SDM,” ujarnya.
H.M. Nursiah menekankan bahwa baik itu jabatan politis ataupun jabatan profesional yang di dapatkan oleh pejabat yang akan mengisi dinas. Tentu tujuannya pasti di lihat dari segi hasil kerja dan kinerjanya untuk daerah. Tak tangggung-tanggung nantinya H.M. Nursiah akan turun langsung mengawal kinerja dari masing-masing OPD terkait.
“Kalau mereka tidak bisa bekerja, ya harus di ganti!. Masak kita biarkan, walaupun itu jabatan politis (Timses). Intinya mereka harus di paksa untuk bekerja dan berkinerja,” tegasnya. (gok)
