Lombok Timur – Pengawas Kelurahan Desa (PKD) di Lombok Timur kecewa dengan perlakuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kekecewaan ini akibat tidak adanya perhatian kepada mereka saat pengawasan proses pungut hitung di lapangan.
Salah seorang PKD mengaku heran dengan kebijakan Bawaslu Lombok Timur saat ini. Pasalnya, Pengawas TPS yang diam di TPS justru diberikan biaya transportasi selama dua hari.
Sementara PKD yang mobilitas bergerak mengontrol PTPS, hanya dapat lelah.
“Serupiah pun tidak ada biaya operasional pungut hitung yang kami terima dari Bawaslu. Aneh sebenarnya, tapi ya kami gak tahu seperti apa regulasinya,” kata salah seorang PKD di Lombok Timur.
Tak hanya itu, Bawaslu Lombok Timur juga belum membayar transport Rakernis (Rapat Kerja Teknis) yang digelar beberapa hari sebelum pungut hitung itu.
“Kemarin ada dua hal yang belum dibayar, transport apel siaga dan Bimtek atau Rakernis di Kecamatan. Pas hari Senin itu yang masuk cuma Apel. Sementara info yang saya terima, untuk transport Rakernis itu Bawaslu lupa, heran juga sih kok bisa lupa,” keluhnya.
Ia sangat menyayangkan sikap Bawaslu Lotim yang sama sekali tidak menghargai keberadaan PKD. Padahal PKD diketahui sebagai ujung tombak Bawaslu di Desa.
Di mana selama proses tahapan Pilkada berlangsung, menjadi garda terdepan dalam menjaga setiap tahapan berjalan dengan baik.
“Mungkin Bawaslu mengira kami tidak perlu tahu atau tidak perlu dijelaskan terkait hal-hal begini karena kami di bawah. Tapi sebenarnya apa yang dibicarakan di RI semuanya berasal dari informasi yang disampaikan PKD pak,” tegasnya.
PKD di Lombok Timur, kata dia, masih sabar dengan perlakuan Bawaslu ini. Tapi pihaknya sudah menggali pendapat dari perwakilan PKD di semua kecamatan di Lombok Timur untuk menyikapi perlakuan Bawaslu ini.
“Kami masih konsultasi dulu, kami mungkin akan tempuh mekanisme hukum ajalah, saya siap bersaksi bagaimana perlakuan Bawaslu kepada kami. Mulai dari adanya tunggakan transport PKD perbulan, tunggakan transport Rakernis, terus ini, tidak adanya biaya operasional bagi PKD dalam proses pungut hitung. Tujuan kami satu, kami ingin dilihat sebagai manusia, punya pikiran dan perasaan, jadi kami juga berhak tahu kenapa hal-hal itu tidak kami dapatkan,” tutupnya.
Sementara Kordinator Divisi SDM Bawaslu Lotim, Kasmayadi saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah perintahkan kemarin untuk mengeksekusi uang transport yang ditagih para PKD tersebut.
” Rencana teman-teman keuangan mau transfer besok pagi ke rekening masing-masing PKD,” terangnya.
