Lombok Timur – Desakan penutupan tambang ilegal kembali menguat buntut penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ryanto Anshari oleh Kabagops Polres Solok Selatan, AKP Danang Iskandar.
Penembakan ini diduga terjadi karena masalah tambang ilegal galian C di wilayah Solok Selatan.
“Ini momentum Kapolri untuk menutup semua galian C yang tidak berizin. Tambang-tambang ilegal ini sebaiknya segera ditutup Kapolri,” kata Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, mengutip Rmol.id, Jumat, 22 November 2024.
Menurutnya, keberadaan tambang ilegal selama ini memiliki dampak buruk, mulai dari kerusakan lingkungan hingga ekosistem.
“Jadi itu momentum bagus bagi Kapolri untuk menutup tambang ilegal di seluruh Indonesia,” sambungnya.
Bagaimana dengan Aktivitas Tambang di Lombok Timur?
Polemik tambang Galian C ilegal, juga terus menjadi bola liar di Kabupaten Lombok Timur. Bahkan, beberapa kali masyarakat yang merasa dirugikan akibat aktivitas itu mendesak APH hingga Eksekutif bertindak.
Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada praktek setor-menyetor dalam aktivitas tambang galian C ilegal di Lombok Timur (Lotim).
Lembaga antirasuah ini mengendus adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang tidak pernah diselidiki selama bertahun-tahun.
“Di mana-mana kalau yang namanya pelanggaran yang sudah lama dibiarkan, berarti ada potensi setor menyetor di sana. Kira-kira begitu bahasanya,” ungkap Dian Patria, Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi KPK Wilayah V, Jumat (22/11/2024).
Dian melanjutkan, pemerintah daerah tidak pernah serius mengatasi permasalahan eksploitasi sumberdaya alam di NTB. Ia menilai eksploitasi secara ugal-ugalan dibiarkan subur, yang merugikan daerah.
“Kalau memang tidak sesuai dan tidak mungkin sesuai (dengan aturan ruang hidup dan lingkungan) tertibkan! Lapor aparat penegak hukum!” tegas Dian.
Disorot Ombudsman NTB
Ombudsman NTB tengah memberikan perhatian serius terhadap permasalahan tambang galian C di Lombok Timur.
Lembaga pengawas pelayanan publik ini mencurigai adanya potensi maladministrasi dalam pengelolaan tambang di wilayah tersebut, terutama terkait penarikan retribusi tambang oleh Pemkab Lombok Timur.
Ketua Ombudsman NTB, Dwi Sudarsono, mengungkapkan bahwa penarikan retribusi oleh Pemkab dilakukan tidak hanya pada tambang legal tetapi juga tambang ilegal.
“Pemerintah tidak boleh menarik retribusi dari pertambangan yang tidak berizin. Itu ilegal,” tegas Dwi kemarin.
Dwi juga menyebut pihaknya membuka kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan maladministrasi tersebut.
Selain itu, Ombudsman mendorong masyarakat yang merasa dirugikan oleh aktivitas tambang untuk melaporkan hal tersebut agar dapat ditindaklanjuti. “Masyarakat bisa melapor langsung ke kami,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, masalah tambang galian C di Lombok Timur semakin memanas, terutama dengan dominasi tambang ilegal yang merusak lingkungan.
Situasi ini memicu kemarahan masyarakat yang meluapkan frustrasinya melalui aksi perusakan alat tambang hingga pembakaran lokasi tambang beberapa waktu lalu.
Kronologis Kasus Polisi Tembak Polisi
AKP Ulil ditembak AKP Dadang di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Jumat dini hari, 22 November 2024.
Kejadian bermula saat penyidik Satreskrim Polres Solok Selatan mengamankan pelaku tambang galian C. Saat pelaku dibawa menuju Polres, AKP Ulil mendapat telepon dari AKP Dadang yang menanyakan perihal penangkapan.
Sesampainya di Polres tersangka yang ditangkap langsung menjalani pemeriksaan. Namun, saat personel berada dalam ruangan terdengar bunyi tembakan dari luar, dan saat diperiksa AKP Ulil sudah terkena tembakan dan tidak bergerak.
